Peningkatan Efisiensi Pelaporan Anggaran Melalui Klasifikasi Dan Penataan Berkas (SPM/SP2D)
DOI:
https://doi.org/10.61722/japm.v4i4.11801Keywords:
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), Budget Reporting, Payment Order (SPM), Fund Disbursement Order (SP2D), Records Managemen.Abstract
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi melalui pengalaman belajar di luar lingkungan perguruan tinggi, salah satunya melalui program magang. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berfokus pada upaya meningkatkan efisiensi pelaporan anggaran melalui proses klasifikasi dan penataan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kedua dokumen tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, inventarisasi dokumen, pengelompokan arsip berdasarkan tahun anggaran dan jenis belanja, serta penataan dokumen secara sistematis sesuai dengan standar pengarsipan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang terstruktur mampu mempercepat proses penelusuran dokumen, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan efektivitas dan ketepatan dalam penyusunan laporan anggaran. Selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan arsip keuangan di BPKAD, kegiatan magang ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi profesional, khususnya dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
References
Ardiansyah, M. A., Winarno, W. W., & Nasiri, A. (2020). Optimalisasi model sistem informasi pengelolaan arsip elektronik pada pemerintah kabupaten. Jurnal Teknologi Technoscientia, 12(2), 144–152. https://doi.org/10.34151/technoscientia.v12i2.2519
Fairuz Azzahra, F. A., Arnetta, A., Deliarnoor, N. A., Kasman, K., & Andi, A. (2025). Evaluasi efisiensi sistem kearsipan elektronik dalam penanganan arsip dinamis. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 1303–1317. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1320
Febriantoko, J. (2017). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Indonesia: Pendekatan kualitatif. Media Trend, 12(2), 143. https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i2.3067
Irawan, M. (2006). Pengelolaan arsip pada lembaga kearsipan daerah kabupaten dan kota dalam perspektif otonomi daerah. Jurnal Kearsipan, 1(1), 1–42. https://doi.org/10.46836/jk.v1i1.1
Kamila Luthfia Yahya, Iswary Amalia, & Lies Nurhaini. (2023). Transformasi digitalisasi dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(4), 26–36. https://doi.org/10.56910/sewagati.v2i4.1095
Kristiyanti, I. (2017). Manajemen kearsipan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. EFISIENSI: Kajian Ilmu Administrasi, 13(2), 85–97. https://doi.org/10.21831/efisiensi.v13i2.11678
Mayesti, N., & Hanriarseto, T. (2013). Otentisitas dalam pengelolaan arsip elektronik: Studi kasus di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Kearsipan, 8(1), 121–147. https://doi.org/10.46836/jk.v8i1.89
McLeod, R. H., & Harun, H. (2014). Public sector accounting reform at local government level in Indonesia. Financial Accountability & Management, 30(2), 238–258. https://doi.org/10.1111/faam.12035
Milyan, M. (2022). Sistem penataan kearsipan dalam menunjang tertib administrasi (Studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe). Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 133–145. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i2.340
Mukti, H. H. (2019). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Indonesian State Law Review (ISLRev), 2(1), 257–270. https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38444
Nadirsyah, & Syariful Maulana. (2025). Analisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menilai efisiensi dan efektivitas anggaran. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 10(4), 691–702. https://doi.org/10.24815/jimeka.v10i4.1273
Nailul Rohmah, S., Rahmawati, & Emi. (2026). Prosedur Surat Perintah Membayar (SPM): Penerapan prosedur dan efisiensi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bangkalan. Senarai Kearifan Lokal Akuntansi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 13–21. https://doi.org/10.21107/sokla.v1i2.196
Prasetya, M., & Pravitasari, D. (2024). Evaluasi sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3819–3833. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1246
Saputra, A. I., & Akbar, M. A. (2022). Compliance risk management mendukung pengawasan perpajakan dan tertib administrasi instansi pemerintah desa. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 386–403. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1897
Silfiani, S., Hasanah Purnomowati, H. P., & Nasyiah, N. (2021). Efektivitas pelaporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 21(2), 228. https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.743
Suhendro, S. (2024). Pengaruh efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 29(2), 148–155. https://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2574
Suliantoro, I. (2019). Analisis persepsi budget analyst dalam penelaahan aspek efisiensi pada dokumen RKAKL. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 3(1), 1–8. https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i1.500
Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pada pemerintah provinsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 21(3), 448. https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.251
Wamukoya, J. (2000). Records and archives as a basis for good government: Implications and challenges for records managers and archivists in Africa. Records Management Journal, 10(1), 23–33. https://doi.org/10.1108/EUM0000000007254
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
