Teori Kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Islam: Analisis Kritis terhadap Praktik Ekstraktivisme Hijau

Abstract

Diskursus transisi energi hijau global yang diproyeksikan sebagai solusi krisis iklim sering kali memendam paradoks fundamental berupa praktik ekstraktivisme hijau (green extractivism) (Aji & Sungkawaningrum, 2026). Atas nama pembangunan berkelanjutan dan mitigasi ekologis, entitas korporasi melakukan komodifikasi dan privatisasi masif terhadap sumber daya alam strategis—seperti nikel dan kobalt untuk infrastruktur energi—yang secara empiris justru melanggengkan degradasi lingkungan dan ketimpangan struktural di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan mendekonstruksi narasi tersebut melalui epistemologi ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen analisis Milkiyah Ammah (kepemilikan umum)(Siregar, 2014). Melalui penelusuran filosofis terhadap hadis tentang kepemilikan komunal atas air, padang rumput, dan energi, kajian ini menegaskan bahwa mineral kritis tidak dapat direduksi menjadi komoditas privat yang dikendalikan oleh struktur pasar oligopolistik. Eksploitasi ekstraktif yang memicu fasad fil ardh bertentangan secara ontologis dengan tata kelola syariah, di mana problematika kelangkaan sejatinya merupakan konstruksi sosiologis dari distribusi yang timpang, bukan determinasi absolut alam(Mario et al., 2026; Syarif et al., 2023). Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-kritis, penelitian ini merumuskan etika lingkungan Islam yang mensyaratkan integrasi Hifz al-Biah (perlindungan ekologi) dengan pencegahan praktik pemburuan rente (rent-seeking). Kesimpulan artikel menegaskan bahwa tanpa kedaulatan publik yang dikelola negara dan eliminasi israf (tindakan melampaui batas) pada skala industri, transisi energi hanya bermanifestasi sebagai kamuflase dari kapitalisme ekstraktif.