Analisis Piutang Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram Tahun 2022–2025

Abstract

Abstrak. Piutang pajak daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pendapatan daerah
karena berkaitan dengan penerimaan pajak yang belum berhasil direalisasikan oleh pemerintah. Besarnya
penerimaan perlu mendapat perhatian agar tidak terus menumpuk dan menghambat optimalisasi penerimaan
daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan komposisi pajak daerah
Pemerintah Kota Mataram selama periode 2022–2025, dengan fokus pada perubahan pajak bumi
dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak daerah lainnya. Penelitian menggunakan
metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) Pemerintah Kota Mataram. Analisis dilakukan melalui perhitungan saldo piutang antartahun,
perhitungan pertumbuhan piutang, dan pengukuran proporsi PBB-P2 terhadap keseluruhan piutang pajak
daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total tagihan pajak daerah meningkat sebesar 21,31%, dari
Rp37,26 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp45,20 miliar pada tahun 2025, meskipun perkembangannya mengalami
perubahan selama periode pengamatan. Dari sisi komposisi, penyaluran pajak PBB-P2 semakin mendominasi, dengan
proporsi yang meningkat dari 75,67% pada tahun 2022 menjadi 91,04% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menurun sejalan
dengan kenaikan nilai penyaluran pajak PBB-P2 sebesar 45,96%, sementara penyaluran jenis pajak daerah lainnya
sebesar 55,34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa transmisi pajak daerah semakin
terasa pada PBB-P2. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap
pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, validasi ketetapan pajak, serta strategi
pemadatan pengumpulan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan piutang yang lebih efektif
dan membantu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kota Mataram.