Analisis Prosedur Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Subbagian Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
DOI:
https://doi.org/10.61722/jiem.v4i10.13217Keywords:
verifikasi; Laporan Pertanggungjawaban (SPJ); pengendalian internal; subbagian keuangan; pengelolaan keuangan daerahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Subbagian Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur dengan Kepala Subbagian Keuangan yang dipilih melalui teknik purposif sampling, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi SPJ dilaksanakan dalam empat tahap berurutan, yaitu penerimaan SPJ, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesesuaian perincian biaya, dan penetapan hasil verifikasi. Pemeriksaan kelengkapan dokumen menyesuaikan jenis SPJ, misalnya pada SPJ perjalanan dinas dan SPJ makan minum rapat. Pemeriksaan kesesuaian perincian biaya menguji angka atau nominal biaya yang tertera pada SPJ dan kesesuaiannya dengan Standar Satuan Harga, lampiran rincian biaya, serta bukti transaksi. SPJ yang lengkap, valid, dan sesuai diparaf oleh Kepala Subbagian Keuangan sebelum diteruskan kepada bendahara, sedangkan SPJ yang belum memenuhi ketentuan dikembalikan kepada bidang pengaju disertai catatan perbaikan. Verifikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan administratif, tetapi juga dapat dipahami sebagai bagian dari pengendalian internal.
References
Adisa, C. A., & Wulandari, E. (2026). ANALISIS KELENGKAPAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PERJALANAN DINAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAPPERIDA KABUPATEN PURWOREJO. Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi, 25(4).
Ajeng, & Ilman, G. M. (2026). DIGITALISASI ARSIP SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DI UPT PPK BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR. Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik, 5(2), 299–306. https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/puis/article/view/7035
Anjali, K. T., Ubaidillah, M., & Wastu, Y. K. (2025). Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Rekonsiliasi Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di BPKAD Jember. Penelitian Nusantara, 1(3), 820–826. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.197
Apriliani, A., Ginaldo, K., & Seran, M. Y. G. (2024). Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Karimah Tauhid, 3(1), 673–681. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11627
Ayemi, O. L., Pasae, Y., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Laporan Keuangan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun 2024 di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah. ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistic, 1(2), 395–400.
Aziz, R. A., & Agustina, F. F. (2026). Analisis prosedur pertanggungjawaban sipd aklap dalam proses verifikasi surat perintah membayar (spm) dan surat perintah pencairan dana (sp2d) pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Jurnal Akuntansi & Ilmu Bisnis, 6(3), 13–22. https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/view/2227
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kbbi.web.id/verifikasi diakses tanggal 15 oktober 2026
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. (n.d.). Profil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. diakses dari https://diskop.ntbprov.go.id/profile-2/
Farida, A. N., & Hardini, H. T. (2025). Analisis Permasalahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Panti Asuhan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 02(04), 869–873. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1397
Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 1(1), 32–42.
Nisa, M. K., Prasetyo, A. S., & Priyastiwi. (2025). ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH ( SIKD ) TERHADAP PEMROSESAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) BELANJA DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akuntansi), 5(1), 119–126.
Nurhanika. (2026). Verifikasi Dokumen sebagai Salah Satu Penguatan Pengendalian Internal di PT. Igasar. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(02).
Permana, R. A., & Yuliati, A. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Kota Bangil. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 13(03).
Sari, P. T. K., & Rizki, N. (2026). Prodesur Penginputan Surat Pertanggungjawaban Bidang APD Melalui Aplikasi Bijak Spending Management (BISMA) di BPKP NTB. Praktik Akuntansi Dan Bisnis, 1(6), 1443–1454. https://doi.org/10.29303/prakbis.v1i6.3181
Sari, W. Y. (2025). Peran Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 20(2), 125–132.
Sofa, Z. Z., Sriningsih, F., Diarsyad, M. I., & Muhammad, D. S. (2026). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan SPJ dalam Pengelolaan Keuangan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 5(2), 4184–4190. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8986
Sumeleh, S. A. D., Sabijono, H., & Kapojos, P. M. (2024). Penerapan sistem dan prosedur akuntansi untuk perjalanan dinas berdasarkan PMK Nomor 119 Tahun 2023 pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(2), 380–390. https://doi.org/10.58784/rapi.215
Wati, S. M. (2020). Analisis Faktor Penghambat Penyusunan SPJ Pengeluaran Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 3(2), 232–239. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.159
Zaharani, R. A., & Sutanto, H. (2026). Analisis Mekanisme Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas sebagai Bentuk Akuntabilitas Administrasi Keuangan. Journal of Economics, Management, and Accounting, 2(1), 187–195.
Zahra, S., Nisa, N. K., Alifah, A. N., Hijria, H. D., Putri, H. A., & Kurnita, A. N. R. (2026). Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 4(2), 149–166. https://doi.org/10.59024/jis.v4i2.1891
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.











