Dinamika dan Ketimpangan Pembangunan dalam Pelaksanaan Asas Desentralisasi Antar Daerah di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7465Keywords:
Atikah Ramadhani, Universitas LampungAbstract
Ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Meskipun desentralisasi fiskal dirancang untuk memperkuat otonomi daerah dan mempercepat pemerataan kesejahteraan, pada praktiknya pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan hasil yang merata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran desentralisasi fiskal dalam memengaruhi ketimpangan daerah serta mengkaji strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai penelitian, jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan mengenai desentralisasi fiskal, ketimpangan regional, kapasitas fiskal, serta kebijakan pembangunan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dua sisi. Di satu sisi, kebijakan ini mampu meningkatkan efektivitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi lokal. Namun, di sisi lain, ketimpangan semakin melebar pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah akibat keterbatasan pendapatan asli daerah dan tata kelola keuangan yang belum optimal. Selain itu, mekanisme transfer pusat yang belum sepenuhnya berbasis kinerja turut memperlambat pemerataan pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, strategi untuk mengurangi ketimpangan meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur yang berorientasi konektivitas, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi fiskal dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk pemerataan pembangunan apabila didukung oleh tata kelola yang baik, kapasitas fiskal yang kuat, serta strategi pembangunan daerah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa perbaikan tersebut, desentralisasi justru berisiko memperbesar ketimpangan antar wilayah di Indonesia.
References
Afandi, Muhammad Rizqi, Kamdani, and Ardiansyah. “Otonomi Daerah Sebuah Kajian Literature Review.” JOURNAL OF LITERATURE REVIEW 1, no. 1 (2025): 211–17.
Ali, M Makhrus, Tri Hariyati, Meli Yudestia Pratiwi, and Siti Afifah. “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian.” Education Journal 2, no. 2 (2022).
Azim, Anin Nabail, Hady Sutjipto, and Rah Adi Fahmi Ginanjar. “Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia.” Jurnal Riset Ilmu Ekonomi 2, no. 1 (2022): 1–16.
Baidhowah, Adfin Rochmad. “Explaining Decentralization Performance in Indonesia.” Jurnal Bina Praja 14 (2022): 97–109.
Edison. “PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN SOSIAL: TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA.” J U R N A L D E V E L O P M E N T V 11, no. 2 (2023): 134–47.
Faridah, Hasna, and Rahmi Hayati. “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Nikah Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketangapan) Pada Kantor Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.” Japb 4, no. 2 (2021): 1041–51.
Genoveva, Pupitasari Larasati. “IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Genoveva.” Jurnal Komunikasi Hukum 8 (2022): 244–51.
Habibi, Muhammad Mujtaba. “ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI DALAM OTONOMI DAERAH KOTA / KABUPATEN.” Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, no. 5 (2015).
Hadju, Ingli Intan, Vecky A.J Masinambow, and Mauna Th.B Maramis. “ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 21, no. 01 (2021): 110–20.
Kholik, Saeful. “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 6, no. 1 (2020).
Kurniawan, Muhammad, Heni Noviarita, and Yuyun Anriyani. “PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERGESERAN SEKTORAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH AREA SUMBAGSEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-2023.” EDUNOMIKA 09, no. 02 (2025): 1–14.
Lestari, Nelly, Putri Aisha Pasha, Merisa Oktapianti, and Nnanda Oktariani. “Teori Pembangunan Ekonomi.” Jurnal Manajemen Bisnis Islam 2, no. 2 (2021): 113–28.
Mohamad, Guntoro. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah,” n.d., 1–9.
Rachmad, Alfarid Fadhil, Qika Nur Xusan, Nabillah Azzahra, and Ezra Azaria. “Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah.” Jurnal Serambi Hukum 16, no. 02 (2023): 75–88.
Runiasih, Mawar, and Masduki Ahmad. “KETIMPANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR TERHADAP DESENTRALISASI FISKAL DAN PEMERATAAN AKSES.” JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN 10, no. 2 (2025): 839–43.
Santi, Sekar Dewinda, and Doddy Aditya Iskandar. “KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KETIMPANGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA Sekar.” Jurnal Syntax Admiration 2, no. 3 (2021): 490–506.
Suhardi, and Polma Panjaitan. “Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional.” Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi | JIMBE 3, no. 1 (2025): 42–55.
Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Lara Indah Yandri. “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah 18, no. 1 (2024): 27–36.
Tirta, Bagus Wijaya, and Risqi Noor Hidayati Putri. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur.” Jurnal Bina Bangsa Ekonomika 18, no. 2 (2025): 1500–1511.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
