Analisis Yuridis Fungsi Hukum Waris dalam KUHPerdata Terhadap Tindakan Penjualan Harta Warisan Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris

Rayi Kharisma Rajib; Nadya Agustina; Dias Mutik Rahayu

doi:10.61722/jinu.v3i3.10041

Authors

Rayi Kharisma Rajib Universitas Negeri Semarang
Nadya Agustina Universitas Negeri Semarang
Dias Mutik Rahayu Universitas Negeri Semarang

DOI:

https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.10041

Keywords:

KUHPerdata, dispute, heirs, act against the law,unilateral sale

Abstract

. Inheritance disputes often trigger family conflicts, particularly when one heir unilaterally sells inherited property without the consent of other heirs. This study aims to analyze the regulation of inheritance law in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) regarding such actions and to examine its function in resolving disputes among heirs. The research uses a normative legal method with a statutory approach. The results indicate that under KUHPerdata, an undistributed estate is considered jointly owned by all heirs and therefore cannot be transferred or sold unilaterally. Such actions may be classified as unlawful acts and have the potential to cause disputes. Thus, inheritance law in KUHPerdata plays an important role in providing legal certainty and serves as a mechanism for resolving conflicts to protect the rights of all heirs.

References

Afifudin, M. “Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026.

Hamidah, A F, and S B Purwaningsih. “Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris Yang Lain.” Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2024): 1–10.

Harlyne, A C. “Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa Dari Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 PK/Pdt/2020).” Indonesian Notary 4, no. 1 (2022): 13.

Herdi, A. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Yang Dijual Secara Sepihak (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3069 K/Pdt/1984 (1984).

Izwar, N F. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Harta Waris.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) 2, no. 3 (2022).

Malik, I. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Pfluger Kulon Kabupaten Jember.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Martam, N K. “Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi 2, no. 1 (2026): 29–41.

Maru’atun, D R, D Juniyanto, W Rivaldi, and A Sunarya. “Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW).” Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2024): 350–58.

Muhammad, H F W. “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Ahli Waris Yang Melakukan Penjualan Harta Warisan Tanpa Izin Ahli Waris Lain Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang).” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025.

Pascalistya, G, L Ratna, and A Zulpan. “Tinjauan Hukum Akibat Penjualan Harta Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris: Studi Di Pengadilan Agama Curup Berdasarkan Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.CRP.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 4 (2025): 3578–89.

Purnawan, N M E Y. “Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 5, no. 2 (2020): 309–18. https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p09.

Rosdianti, V M, and R Citrawati. “Konflik Kewarisan Dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Pasca Pewarisan.” Konferensi Nasional Hukum Islam 3, no. 1 (2025).

RUSILAH, E. “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Tanpa Kehadiran Penjual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 81/PDT. G/2024/PN. Son).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Salsiah, L, and I D S Saimima. “Problematika Konflik Mewaris Di Indonesia.” Jurnal Hukum Sasana 10, no. 1 (2024): 18–26.

Sianturi, G C F. “Pertanggungjawaban Hukum Ahli Waris Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akta Hibah: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 6 (2025).

So’E, Pengadilan Negeri. “Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe,” 2024.

Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Indie) (1847).

Subekti, R. Hukum Perjanjian. PT Intermasa, 2005.

Tanjung, A F. “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025.

Wijaya, P S A, and I G N D Laksana. “Akibat Hukum Penjualan Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris.” Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum 13, no. 11 (2025): 1105–17.

Yusuf, M, N Nurhaedah, and S Alam. “Analisis Hukum Hak Legitime Portie Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia.” Legal Dialogica 1, no. 1 (2025): 1–15.