ANTARA KESEJAHTERAAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN: ANALISIS HTN TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki landasan konstitusional yang berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, di tengah implementasinya, muncul berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyimpangan anggaran, manipulasi data penerima manfaat, dan lemahnya pengawasan, yang menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan prinsip penyelenggaraan negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good governance agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan program pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan program kesejahteraan negara diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi.