Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Sebagai Pelapor Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Rekan Sejawat
DOI:
https://doi.org/10.61722/jinu.v3i5.11491Keywords:
Legal Protection, Medical Personnel, Whistleblower, Criminal Acts, Witness and Victim Protection AgencyAbstract
Medical personnel who are aware of suspected criminal acts committed by their colleagues face a serious dilemma between professional ethical obligations and positive legal duties to report. This article aims to analyze the forms of legal protection available to medical personnel acting as whistleblowers within the Indonesian legal framework. The study finds that legal protection for medical whistleblowers is available in two layers: preventive protection through professional standards, licensing mechanisms, and oversight by the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) and the Medical Ethics Honorary Council (MKEK), as well as repressive protection through immunity provided under Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. Although the normative framework is already in place, its implementation continues to face several challenges, including structural chilling effects, limited accessibility of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in regional areas, and the absence of specific regulations accommodating the unique position of medical personnel as whistleblowers. Therefore, a lex specialis regulation is needed to comprehensively govern whistleblower protection in the health sector.
References
Asyhadie, Zaeni H. Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
Chandra, Tofik Yanuar. Hukum Pidana. PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
Abdullah, Mariyam, dan Deka Bagus Binarsa. "Etika Profesi Dan Aspek Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan: Harmonisasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." Jurnal Ilmiah Indonesia, 2025.
Ariyananda, P. L., dan S. G. De Silva. "Whistleblowing: A Neglected Role of the Physician." Journal of the Ceylon College of Physicians, 2024.
Caesar, Jason dkk. "Dilema Hukum Dan Etis Yang Dihadapi Tenaga Medis Dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana." Vol. 4, No. 2 (2025): 1099–1107.
Damayanti, Lukluk Zamrotul, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Alma Lucyati. "Legal Protection in Medical Disputes for Doctors in Relation to The Principle of Lex Specialist." Intellectual Law Review (ILRE) 1, No. 2 (2023): 66–80.
Gusti I., Kencana Wulan, Abdul Rokhim, dan Moh. Muhibbin. "Legal Protection for Medical Personnel Who Neglect Their Duties in Performing Medical Procedures Under Law No. 17 of 2023 on Health." Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 2025.
Holijah dkk. "Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." Lentera Perawat 4, No. 2 (2023): 131–137.
Isharyanto, Fitira, Annisa, dan Rahayu Subekti. "Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Sebagai Quasi-Penyelidikan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Di Indonesia." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2025.
Kastania Lintang dan Bahrun Azmi. "Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Medis." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi Vol. 4, No. 2 (2021): 167–179.
Mangkey, Michel Daniel. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis." Lex et Societatis II, No. 8 (2014): 14–21.
Noho, Surafli. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." Lex Crimen V, No. 5 (2016): 69–76.
Pabidang, Siswanto dkk. "Tanggungjawab Pidana Tenaga Medis Atau Tenaga Kesehatan Menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." Jurnal Cahaya Mandalika (JCM), 2024.
Putri, Aliffira Ayunda. "Hubungan Pengetahuan KODEKI Dengan Sikap Kesejawatan Dokter." Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2021.
Rangkuty, Putri Ramadhani, Muhammad Aldi Khoiri, dan Mirna Syahfitri Rahmadani. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Undang-Undang LPSK." Vol. 4, No. 1 (2026): 306–314.
Sujana, Ahmad, Dede Kania, dan Syahrul Anwar. "Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." Innovative: Journal of Social Science Research 5 (2025): 1299–1312.
Syarief, Vidi Galenso. "Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Melalui Majelis Yang Dibentuk Menteri Kesehatan Pasca Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law." Collegium Studiosum Journal 6, No. 1 (2023): 336–343.
Yuyut, Prayuti, Y. Kusumah, dan Z. Abidin. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2025.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL ILMIAH NUSANTARA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
