Batas Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Tanah Berdasarkan Pengecekan Sertipikat Elektronik yang Mengandung Kesalahan

Rosalina Putri Robin; Ni Putu Rai Yuliartini; Rimah Afsari

doi:10.61722/jinu.v3i6.12371

Authors

Rosalina Putri Robin Universitas Pendidikan Ganesha
Ni Putu Rai Yuliartini Universitas Pendidikan Ganesha
Rimah Afsari Universitas Pendidikan Ganesha

DOI:

https://doi.org/10.61722/jinu.v3i6.12371

Keywords:

Land Deed Official (PPAT), Electronic Certificate Checking, Legal Liability

Abstract

The digitalization of land services through the implementation of an electronic certificate checking system by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) aims to enhance legal certainty in land deed preparation. However, inaccuracies in the electronic system may raise legal issues concerning the liability of Land Deed Officials (PPAT). This study aims to analyze the legal framework governing the use of electronic certificate checking and the limits of PPAT's liability when the system contains inaccurate data. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that electronic certificate checking serves as an administrative verification instrument rather than an integral part of or a validity requirement for a land deed. A PPAT who has complied with all applicable procedures cannot be held liable for inaccuracies originating from the ATR/BPN electronic system, whereas a negligent PPAT remains legally responsible. Therefore, clearer regulations are needed to ensure legal certainty regarding the allocation of liability for inaccuracies in the electronic land administration system.

References

Adinda, A., Tira, A., & Juliati, J. (2023). KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH. Clavia, 21(3), 411–419.

Ahoen, B. (2025). Analisis kekuatan, kerentanan, dan tantangan pembuktian sertifikat tanah elektronik di Indonesia. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, ( Vol. 4, Issue 9).

Alam, A., Sriwidodo, J., & Halim, N. A. (2023). KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH MELALUI PEJABAT PPAT SECARA ONLINE PENGGUNAAN APLIKASI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(9)

Aulia, A., & Pertanahan Nasional Kota Jambi, B. (n.d.). Prinsip Kehati-hatian PPAT Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum.

Aulia, G., & Putri, M. (2025). Tanggung Jawab PPAT Dalam Menerapkan Asas Nemo Plus Juris Pada Peralihan Hak Atas Tanah, (Vol. 5, Issue 2).

Astriansyah, R., Ahmad, H., & Musyaddady, A. (2026). PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Vol. 1, Issue 1).

Ballan, O. (2026). Sertifikat tanah elektronik sebagai upaya mewujudkan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 5(1), 19–26.

Elvrina, E., & Maulidah, S. D. (2025). Kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik dalam menjamin kepastian hukum hak milik atas tanah. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(2), 2681–2690.

Ermala, E., Feriandref, A. C., Ballan, O., Mubaraq, M., & Aryadi, D. (2025). Efektivitas sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam rangka mewujudkan e-government. HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial, dan Bisnis, 3(7), 189–203.

Eva Husnun Nabila Octavyani. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah Kavling Perumahan yang Menjadi Objek Sengketa. Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 2(2), 21–31.

Fikry, M., Rabbani, A., Semarang, U. N., Adymas, M., & Fikri, H. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah di Indonesia Cakra Putra Negara. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(1), 211–220.

Fitriatul Jannah, D., Nurvania Marvi Daniswara, aliyah, Ayu Wulandari, P., Alisysa Aulia Putri, G., Aulia Arvi, S., & Adymas Hikal Fikri, M. (2026). Kedudukan Akta PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah: Fungsi, Kekuatan Hukum, dan Permasalahan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 12(D), 67–79.

Izha Mahendra, Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Optimalisasi Peran PPAT Dalam Pencegahan Praktik Mafia Tanah: Analisis Yuridis Atas Fungsi Pengawasan Dan Akuntabilitas Jabatan. In Journal of Law and Justice (Vol. 2, Issue 2).

Jasmine, A., Djaja, B., & Kenotariatan, M. (2025). Bentuk Perlindungan Hukum PPAT Penerima Protokol sebagai Turut Tergugat dalam Sengketa Akta di Pengadilan. Jurnal Interpretasi Hukum, 6(1).

Kanza, M., Sudirman, M., & Djaja, B. (2024). Peran dan Tanggung Jawab PPAT terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Secara Elektronik. JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora, 3(3), 2024.

Lestari, R., Setya, H., Sihite, U., Dina, C., Linanjaya, I., Sianturi, R. N., Septiani, A., & Naibaho, A. A. (2026). Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata. Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana Dan Perdata, (2), 307–324.

Nasution, N. R., & Ramadhani, R. (2023). Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah elektronik. [Nama jurnal belum tampak jelas], 2, 26–32

Notaris, P., Ppat, /, Jual, D., Tanah, B., Bangunan, D., Sistem, D., Melalui, K., Bank, P., Kabupaten, D., Timur, L., Pratama, E., Ichsan, N., & Syam, A. F. (2024). Peran Notaris/PPAT Dalam Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Kredit Melalui Pembiayaan Bank Di Kabupaten Luwu Timur. VIFADA ASSUMPTION JURNAL of LAW, 2(2), 26–39.

Nugraha, P. A., Yoshe, G., Noer, H., Pratama, Y., Listyaningrum, D., Mahesti, S. P., & Prasojo, V. I. (2026). Kekuatan Hukum Dan Implementasi Sertifikat Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Pertanahan Di Kabupaten Sleman. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4.

Nurul Arifah Fikar, B., Sekar Cahyarani, A., Kenotariatan, M., Kata Kunci, A., Fungsi Lahan, A., & Sawah yang Dilindungi, L. (2026). InTanggung Jawab Notaris/PPAT dalam Verifikasi Objek Tanah yang terindikasi Lahan Sawah Dilindungi Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2026. In Indo Green Journal (Vol. 4).

Rosmidah, R., Siregar, E., & Pebrianto, D. Y. (2021). Sosialisasi e-sertifikat tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 5(3), 62–69.

Rini, S. (2023). PERANAN PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI PERUMAHAN. Jurnal Ilmiah Sultan Agung.

Royani, M. N., & Silviana, A. (2025). HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/KA BPN NOMOR 5 TAHUN 2020 PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINGTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 8(2).

Sari, P. M. (2025). Penguatan Akses Masyarakat terhadap Kepastian Hukum Tanah melalui Digitalisasi Layanan di Kantor ATR/BPN Kota Bandung. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari, 2(2), 52–58. https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i2.154

Sari, Y. W. (2024). Tinjauan hukum penerapan sertifikat hak milik atas tanah elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(8), 648–657.

Setiawan, N. P. F., Armando, V., & Retaly, T. A. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah di Bawah Tangan. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3 (6), 2998–3011.

Sinaga, B. G., Handayani, P., & Hadiyanto, A. (2026). Peran Preventif Notaris dan PPAT dalam Pencegahan Sengketa Jual Beli Tanah Preventive Role of Notaries and PPAT in Preventing Land Sale Disputes. Jurnal USM Law Review, 9(2), 934.

Syarifudin, M. I. N. (2022). PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS TINDAKAN PENIPUAN DAN KEBERPIHAKAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 10(4), 761.

Wato, L. Y., & Sudiman Bakti, Y. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN VALIDITAS HASIL PENGECEKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN PENGECEKAN SERTIFIKAT SECARA LANGSUNG (STUDY KASUS PADA KANTOR ATR/BPN KOTA JAYAPURA). Gorontalo Law Review, 8(1).

Zulva, A., & Roisah, K. (2023). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan Good Corporate Governance. Notarius, 16(3), 1251–1268.