ANALISIS YURIDIS PHK KARENA EFISIENSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 (Studi Putusan MA Nomor : 656 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

Asep Sanjaya; Wening Ken Widodasih

doi:10.61722/jinu.v3i6.12423

Authors

Asep Sanjaya Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa
Wening Ken Widodasih Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa

DOI:

https://doi.org/10.61722/jinu.v3i6.12423

Keywords:

Employment, Legal Protection, Termination of Employment, Efficiency Workers, Supreme Court Decision Number 656 K/Pdt.Sus-PHI/2023.

Abstract

Layoffs due to efficiency raise legal issues between employers' interests in maintaining their businesses and workers' rights to legal protection. Regulations on efficiency layoffs are contained in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 to balance the rights of both parties. This research examines three main issues: the legal regulation of layoffs in Indonesia, the form of legal protection for affected workers, and the judge's considerations in Supreme Court Decision Number 656 K/Pdt.Sus-PHI/2023.Using a descriptive-analytical normative legal research method with a statutory approach, primary and secondary data were analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results show that the regulation on efficiency layoffs has a clear legal basis, but its implementation in the field still often triggers imbalances. Supreme Court Decision Number 656 K/Pdt.Sus-PHI/2023 emphasizes that efficiency reasons must be concretely proven and companies are prohibited from eliminating workers' normative rights. Therefore, strict supervision from the government is needed, increased compliance by employers with official layoff procedures, and consistency from law enforcement officials to make this decision a permanent jurisprudence to protect workers' rights.

References

Artikel Jurnal

Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, and Nur Indah. Metodologi penelitian hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Basri, B.A., 2024. "Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alas an efisiensi pasca perpu cipta kerjaI (studi

putusan mahkamah agung nomor 1345 K/PDT nomor 1345 K/PDT. SUS-PHI/2022)." Journal of Syntax Literate 9.1 (2024).

Basri, Bryan Alexander. "Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alas an efisiensi pasca perpu cipta kerjaI (studi putusan mahkamah agung)

Darmawan, K., Singadimedja, H. N., & Darodjat, R. (2025). Perlindungan hukum pekerja tetap atas pemutusan hubungan kerja akibat pemisahan perseroan (spin off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 2(2), 68-82.

Implementasinya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan." Arus Jurnal Sosial dan Humaniora 6.1 (2026): 289-295.

Khanifah, N., Kamilah, I. F., & Faizin, M. (2024). Teknik berpikir tingkat tinggi melalui logika induktif dan deduktif perspektif Aristoteles. Jurnal Genta Mulia, 15(1), 131-145.

Maryanto, M. and Safitri, W., 2018. Mekanisme Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas Ia Samarinda. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), pp.50-72.

Prabawa, S.Y., 2023. Implementasi Penyelesaian Sengketa Industrial Dalam Perspektif Bipartit Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, 3(2), pp.96-120.

Pradima A. Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan.DiH: Jurnal Ilmu Hukum. 2013 Feb 1

Putra, A.P., 2018. Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Atas Perkara No. 825k/Pdt. Sus-Phi/2015 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), pp.758-783.

Rusydiana, Aam Slamet, Nisful Laila, and Sudana Sudana. "Efisiensi dan produktivitas industri perbankan pada sistem moneter ganda di Indonesia." Jurnal Siasat Bisnis (2019): 50-66.

Agwan, A., Cahyanih, D., Nurlisa, H., & Gustiawan, P. (2025). Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(12), 1612-1622.

Buku Teks

Asyhadie, H. Z., Sh, M., & Rahmawati Kusuma, S. H. (2019). Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia. Prenada Media.

Masidin, S. H. (2023). Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim. Prenada Media.

Hari Supriyanto, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004, hal.19

Devi Rahayu, S. H. Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan. Scopindo Media Pustaka, 2020

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 11

Disertasi

Mathesta, R., 2024. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Matondang, Putri Ayu Jelita. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pt Lutvindo Wijaya Perkasa Dikota Pekanbaru." PhD diss., Universitas Lancang Kuning, 2022