Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklasering Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia.

Abstract

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan, perlindungan hak, dan persiapan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai pemasyarakatan, istilah reklasering perlu dipahami secara cermat karena berkaitan dengan penilaian, pengelompokan, maupun kemungkinan perubahan kategori pembinaan narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan reklasering dalam sistem hukum pemasyarakatan Indonesia serta mengidentifikasi prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, hukum penitensier, sistem peradilan pidana, serta artikel jurnal yang membahas pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan harus berlandaskan kepastian hukum, perlindungan hak, perlakuan manusiawi, dan akuntabilitas. Reklasering tidak dapat langsung disamakan dengan asimilasi, pembebasan bersyarat, maupun mekanisme integrasi sosial lainnya. Penetapan reklasering sebagai prosedur hukum tersendiri harus didukung ketentuan yang secara jelas mengatur pengertian, kewenangan, persyaratan, dan tata cara pelaksanaannya. Oleh sebab itu, penggunaan istilah reklasering perlu disertai penjelasan normatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.