Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial

Abstract

Aksi demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak untuk berpendapat dan berekspresi di ruang publik. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kerap merespons dengan pendekatan koersif melalui aparat keamanan, yang berpotensi mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan negara terhadap demonstrasi mahasiswa melalui tinjauan hukum dan sosial, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik studi literatur, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan pihak terkait, khususnya dalam kasus-kasus demonstrasi mahasiswa dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara lebih condong menekankan aspek ketertiban dan stabilitas, dengan mengabaikan perlindungan hak-hak sipil, yang tampak melalui pembatasan berlebihan dan penggunaan kekerasan. Kondisi ini bertentangan dengan norma hukum nasional maupun internasional, serta berdampak negatif terhadap kebebasan sipil dan iklim demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kebijakan dan pendekatan aparat dalam menangani aksi unjuk rasa, guna memastikan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya kalangan mahasiswa.