Kepastian Hukum melalui Perancangan Kontrak Kerja Pasca Akuisisi Perusahaan (Studi Putusan MA Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Hafila Azzafi Daskarata; Wisnu Indra Setiawan; Maulana Iqbal Adiyatma; Rayi Kharisma Rajib

doi:10.61722/jinu.v2i6.6668

Authors

Hafila Azzafi Daskarata Universitas Negeri Semarang
Wisnu Indra Setiawan Universitas Negeri Semarang
Maulana Iqbal Adiyatma Universitas Negeri Semarang
Rayi Kharisma Rajib Universitas Negeri Semarang

DOI:

https://doi.org/10.61722/jinu.v2i6.6668

Keywords:

akuisisi, hukum ketenagakerjaan, kepastian hukum, perancangan kontrak, hak pekerja

Abstract

This research examines the urgency of legal certainty in employment contracts after corporate acquisition, using the Supreme Court Decision No. 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016 as the main reference. The increasing trend of acquisitions in Indonesia often creates disputes regarding the continuity of employment status, normative rights, and compensation, particularly for workers with permanent employment agreements (PKWTT). This study employs a normative juridical approach, focusing on statutory regulations, doctrines, and relevant jurisprudence to analyze the extent to which employment contracts can guarantee legal certainty for workers and companies post-acquisition. The findings show that acquisition cannot be used as a basis for terminating employment relationships unilaterally without fulfilling workers’ rights, and employment contracts must contain clauses ensuring continuity of employment, protection of normative rights, and clear dispute resolution mechanisms. The involvement of notaries and advocates is also essential in ensuring the formal legality and substantive fairness of employment contracts. This study contributes to the development of labor law by emphasizing the importance of contract drafting as a legal instrument to balance corporate efficiency with the protection of workers’ rights.

References

Artikel Jurnal

Achmadi, R. I. (2019). Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan. Jurist-Diction, 2(4). https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14503

Hermanto. (2021). Pendampingan Pembuatan Kontrak Kerja Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Sarana Yeoman Sembada. Conference On Community Engagement Project, 1(1), 297–302. https://journal.uib.ac.id/index.php/concept

Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, & Moh Ali. (2021). Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian. Jurnal Ilmu Kenotariatan, 2(2). https://doi.org/10.19184/JIK.v

Lestari, L. A., Hidayah, L. N., Indriyati, N. D., & Ema, Y. P. (2025). Perlindungan Hukum Karyawan yang di-PHK Akibat Mergernya Tokopedia dan Tiktok Shop dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(1), 18–28.

Maulana Malik, N., Shofa Bisri, A., Harianto, M. A., & Mutammimah, M. (2021). Merger dan Akuisisi. Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 3(2). https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i2.1171

Musyafak, Z. H., Atriani, D. M., Hasanah, D. U., Sari, A. Y., & Astarina, Y. (2024). Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4). https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2668

Putri, A. A., & Gultom, E. (2025). Kepastian Hukum dalam Proses Integrasi Pasca Akuisisi ( Studi terhadap Perlindungan Hak Pemegang Saham Berdasarkan UUPT dan POJK ). Riset Rumpun Ilmu Sosial, 4(1).

Rahim, R. S. K. (2020). Akibat Hukum Akuisisi Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Kontrak.

Trio Ate, Y., Nggala, K., Vivi Susanti, A., Evarista E. Goma, M., & M. L. Sogen, M. (2025). Aspek Hukum dan Regulasi dalam Penggabungan Usaha (Merger dan Akuisisi). Journal of Comprehensive Science (JCS), 4(1), 385–392. https://doi.org/10.59188/jcs.v4i1.2985

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020).

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74 /Pojk.04/2016 Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka. (2016). https://www.ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Web Page

Law, A. (2025). Kewajiban Perusahaan dan Hak Karyawan dalam Merger & Akuisisi. ADCO Law. https://adcolaw.com/id/blog/kewajiban-perusahaan-dan-hak-karyawan-dalam-merger-akuisisi/

Azzahra, A. (2021). Begini Nasib Karyawan Setelah Perusahaan Berhasil Merger. Smart Legal.Id. https://smartlegal.id/ketenagakerjaan/2021/05/14/begini-nasib-karyawan-setelah-perusahaan-berhasil-merger/

Legalitas.org. (2025). Perbedaan Akuisisi, Merger dan Konsolidasi Perusahaan. Legalitas.Org. https://legalitas.org/tulisan/perbedaan-akuisisi-merger-dan-konsolidasi-perusahaan?utm_source

Lie, S. (2018). Status Karyawan Kontrak Jika Terjadi Pengalihan Perusahaan. Hukum Online.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Rizky, S., Murzal, & Ahmaturrahman. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Merger Dua Perusahaan Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan. Sriwijaya University

Buku

Mardiyanto, H. (2009). Inti Sari Manajemen Keuangan. Grasindo. https://books.google.co.id/books?id=gGdwDwAAQBAJ

HS., H. S., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2023). Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Sinar Grafika.