PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DOI:
https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9783Keywords:
Korupsi, Pendidikan, Lembaga Pemberantasan Korupsi, Regulasi, Pendidikan AntikorupsiAbstract
Pendidikan anti-korupsi memegang peranan penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Artikel ini mengkaji bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat membentuk karakter dan kesadaran hukum sejak dini untuk menekan praktik korupsi dalam dunia pendidikan. Selain itu, peran lembaga pendidikan dan regulasi pendukung turut dianalisis sebagai bagian dari upaya pencegahan yang komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan anti-korupsi. Namun, tantangan seperti budaya permisif dan keterbatasan pengawasan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara bersama-sama. Studi ini memberikan rekomendasi strategi penguatan pendidikan anti-korupsi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan transparan
References
Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan ekonomi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dwiyanto, A. (2017). Membangun good governance melalui peran masyarakat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Handoyo, E. (2013). Pendidikan antikorupsi (Edisi revisi, Cetakan I). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi melalui hukum nasional dan internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hartanti, E. (2012). Tindak pidana korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Hasan, Z. (2022). Penerapan nilai–nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 138.
Hasan, Z. (2025). Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: UBL Press. 196-213.
Hasan, Z. (2025). Peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi berintegritas di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 1(3), 10–11.
Iksan, M., & Kuswardani (Ed.). (2017). Peran perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan korupsi (Cetakan I). Yogyakarta: Genta Publishing.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2011). Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2011). Panduan pendidikan antikorupsi untuk sekolah. Jakarta: Kemendikbud.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2018). Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi (Edisi revisi). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti.
Klitgaard, R. (1998). Controlling corruption. Berkeley: University of California Press.
Klitgaard, R., dkk. (2002). Penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintahan daerah (Terj. Hermoyo). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK.
Lickona, T. (2013). Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues. New York: Simon & Schuster.
Pope, J. (2007). Strategi memberantas korupsi: Elemen sistem integritas nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Purnomo, L. (2007). Kesepakatan sosial sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemilu. Jurnal Law Reform, 3(1), 12.
Ridwan. (2010). Telaah kritis tentang penerapan hukum represif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Litigasi, 11(2), 663.
Ridwan. (2011). Upaya memperbaharui sistem hukum guna membangun integritas penegak hukum. Jurnal Konstitusi PKK FH Unram, 2(1), 31–36.
Setiadi, B. (2021). Budaya hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia. Bandung: Alumni.
Surbakti, T. S. (2022). Pencegahan korupsi melalui sinergi pendidikan dan masyarakat. Jurnal Integritas KPK, 5(2), 8.
Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Tim Penyusun Universitas Paramadina. (2018). Pendidikan antikorupsi: Modul untuk mahasiswa (Edisi revisi). Jakarta: KPK.
Transparency International. (2019). Anti-corruption education toolkit.
Transparency International. (2023). Corruption perceptions index.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Rinaldi, K., dkk. (2024). Pendidikan anti korupsi. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL ILMIAH NUSANTARA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
