Fenomena Saham Gorengan dan Tantangan Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia: Analisis terhadap 32 Kasus Manipulasi oleh OJK Tahun 2026

Abstract

Fenomena saham gorengan merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam aktivitas pasar

modal yang semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya seiring dengan perkembangan teknologi

informasi dan meningkatnya partisipasi investor ritel. Praktik ini umumnya dilakukan melalui skema

manipulasi pasar seperti pump and dump, transaksi semu, serta penggunaan rekening nominee yang

bertujuan untuk menciptakan ilusi permintaan dan pergerakan harga saham. Berdasarkan data dari Otoritas

Jasa Keuangan pada tahun 2026, terdapat 32 kasus dugaan manipulasi pasar yang sedang dalam proses

penanganan, yang sebagian di antaranya melibatkan peran influencer media sosial dalam memengaruhi

keputusan investasi publik. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola manipulasi pasar dari

konvensional menuju digital yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis fenomena saham gorengan serta mengevaluasi tantangan penegakan hukum yang dihadapi

oleh otoritas pengawas dalam menanggulangi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta didukung oleh studi kasus dan literatur terkait. Selain itu,

penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan guna

menilai efektivitas penegakan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi

mengenai manipulasi pasar telah diatur secara tegas, implementasi penegakan hukum masih menghadapi

berbagai kendala, antara lain keterbatasan dalam pembuktian, perkembangan modus operandi berbasis

digital, serta belum optimalnya efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan

masyarakat juga turut memperparah kerentanan investor terhadap praktik manipulatif. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, serta penegakan sanksi yang

lebih tegas guna menciptakan pasar modal yang adil, transparan, dan berintegritas.