Dilema Izin Perkebunan di Koridor Gajah Sumatra: Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Ekosistem Terfragmentasi di Lansekap Bukit Tigapuluh, Jambi.

Rayi Kharisma Rajib; Priskila Dwita Yoan Veda

doi:10.61722/jinu.v3i3.9961

Authors

Rayi Kharisma Rajib Universitas Negeri Semarang
Priskila Dwita Yoan Veda Universitas Negeri Semarang

DOI:

https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9961

Keywords:

Plantation Permits, Sumatran Elephant, Ecosystem Fragmentation, Law Enforcement

Abstract

This study analyzes the legal dilemma between granting plantation permits and protecting the Sumatran Elephant corridor in the increasingly fragmented Bukit Tigapuluh Landscape. The main problem lies in the mismatch between environmental impact assessment (Amdal) data and wildlife migration routes, causing business permits to often be issued over critical ecosystems. The study results indicate that law enforcement remains administrative in nature and has not been able to compel companies to restore disrupted corridors. Therefore, integrating habitat maps into the permitting system and strengthening restorative sanctions are needed to ensure the conservation of elephants in Jambi Province.

References

Ardiansyah, M. (2022). Analisis Kebijakan Penggunaan Lahan dan Dampaknya Terhadap Habitat Satwa. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.

Bahari, G. (2021). Pengetahuan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Gajah Sumatera Di Desa Lubuk Mandarsah. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Jambi.

BKSDA Jambi. (2026). Laporan Tahunan Konflik Satwa dan Evaluasi Koridor Gajah di Lansekap Bukit Tigapuluh.

Erwin, Muhammad. (2021). Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Rajawali Pers.

ETD UGM. (2022). Deteksi Kehadiran Gajah Sumatra Menggunakan Teknologi Bioakustik dan GPS Collar di Jambi. Universitas Gadjah Mada.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2023). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Geopix.id. (2025). Habitat Gajah Sumatera di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Rusak, Jumlah Populasi Tak Sampai 130 Individu.

Hidayat, R. (2024). Dilema Penegakan Hukum Lingkungan pada Sektor Perkebunan di Sumatra. Jurnal Yudisial.

Marzuki, Peter Mahmud. (2022). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rajib, Rayi Kharisma. (2021). Dilema Yuridis Sertifikasi Tanah di Atas Kawasan Ekosistem Esensial: Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Hukum Agraria Kontemporer.

Rajib, Rayi Kharisma. (2022a). Analisis Hukum Terhadap Tumpang Tindih Hak Guna Usaha (HGU) dengan Kawasan Lindung Satwa Liar. Jurnal Hukum dan Pertanahan.

Rajib, Rayi Kharisma. (2022b). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Perkebunan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Ilmiah Kenotariatan.

Rajib, Rayi Kharisma. (2023a). Aspek Yuridis Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Konflik Satwa di Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Daerah Jambi.

Rajib, Rayi Kharisma. (2023b). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Izin Usaha Perkebunan dalam Menghadapi Perubahan Status Kawasan Hutan. Jurnal Riset Hukum Lingkungan.

Rajib, Rayi Kharisma. (2024a). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pendaftaran Tanah di Wilayah Penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Jurnal Notariil.

Rajib, Rayi Kharisma. (2024b). Kajian Yuridis Fragmentasi Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Terhadap Kelestarian Fauna Endemik. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.

Rajib, Rayi Kharisma. (2025a). Harmonisasi Regulasi Administrasi Pertanahan dengan Kebijakan Kawasan Ekosistem Terfragmentasi. Jurnal Hukum Administrasi Negara.

Rajib, Rayi Kharisma. (2025b). Kedudukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Koridor Gajah dalam Perspektif Hukum Perdata dan Administrasi. Jurnal Hukum Perjanjian.

Rajib, Rayi Kharisma. (2026). Efektivitas Sanksi Administratif dalam Pelanggaran Tata Ruang Konsesi Perkebunan di Sumatra. Jurnal Penegakan Hukum Nasional.

Rilis Info. (2026). Habitat Terancam, Populasi Gajah Sumatera di Bukit Tiga Puluh Kian Terdesak.

Santosa, Mas Achmad. (2021). Hukum Lingkungan dan Tata Kelola yang Baik. Jakarta: ICEL.

Saputra, A. (2023). Sinkronisasi Izin Usaha Perkebunan dan Kawasan Konservasi Satwa: Perspektif Hukum Agraria. Jurnal Tata Ruang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

WWF Indonesia. (2024). Laporan Fragmentasi Ekosistem dan Jalur Migrasi Satwa di Sumatra Tengah.