Putusan MK No.90PUU-XXI2023 Isu Politik Dinasti terkait Batasan Usia Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023: Isu Politik Dinasti Terkait Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Banyak fenomena yang terjadi terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden seperti polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2024 yang menimbulkan isu nepotisme dan politik dinasti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu politik dinasti terhadap Gibran Rakabuming dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2024. Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka sesuai dengan isu dan mengumpulkan data kemudian menganalisisnya. Hasil penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan yang kontroversial. Putusan tersebut dikabarkan hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan satu orang saja dan dibarengi dengan upaya untuk membantu salah satu calon wakil presiden, Gibran Rakabuming, pada pemilihan presiden tahun 2024 yang sebelumnya terkendala oleh syarat batas usia dalam mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut merujuk pada indikasi kurangnya integritas seorang hakim yang dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan publik dan berisiko menguatnya politik dinasti dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum, hakim harus memastikan setiap putusan persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku, menjaga integritas proses peradilan, dan melindungi hak-hak individu.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023, persoalan dinasti politik, batasan usia calon presiden dan wakil presiden, pemilihan presiden 2024.

Abstrak: Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023: Isu Politik Dinasti terkait Batasan Usia Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi terkait pemilihan presiden dan wakil presiden seperti polemik terkait putusan MK No.90/PUU- XXI/2023 terkait batasan umur calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 yang memunculkan isu-isu nepotisme dan politik dinasti. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji isu dinasti politik terhadap Gibran Rakabuming pada putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 terkait batasan umur calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Penelitian ini menerapkan metode studi literatur yang sesuai dengan isu tersebut tersebut dan mengumpulkan data kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini berupa putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan kontroversial. Putusan tersebut diisukan karena dilatarbelakangi adanya kepentingan semata-mata satu individu dan disertai sebagai usaha dalam membantu salah satu cawapres yaitu Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 yang sebelumnya sempat terhalang pada syarat batasan usia dalam mencalonkan sebagai diri wakil presiden. Dapat disimpulkan bahwa kesimpulan tersebut merujuk pada indikasi kelemahan integritas pada seorang hakim yang dapat dijadikan pemicu permasalahan publik dan risiko memperkuat politik dinasti dalam demokrasi. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum, hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan konferensi sesuai dengan hukum yang berlaku, melindungi integritas proses peradilan, dan melindungi hak-hak individu.