ANTARA LEGALITAS DAN MORALITAS: PERSPEKTIF ETIKA PROFESI DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Authors

  • Arlina Maulidya Putri Universitas Negeri Semarang
  • Miqdad Ahsan Hamdy Universitas Negeri Semarang
  • Zakya Ahmad Nurhisan Universitas Negeri Semarang
  • Zida Ilmaya Al Umami Universitas Negeri Semarang

DOI:

https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10533

Keywords:

Legalitas, Moralitas, Etika Profesi, Notaris, Tanggung Jawab Hukum, ANTARA LEGALITAS DAN MORALITAS: PERSPEKTIF ETIKA PROFESI DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak hanya dituntut untuk berlandaskan pada ketentuan hukum positif (legalitas), tetapi juga harus menginternalisasi nilai-nilai moral serta etika profesi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip legalitas merupakan landasan utama dalam pelaksanaan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, aspek moralitas yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kode etik profesi memiliki peran krusial dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap dimensi moralitas, meskipun tidak selalu berimplikasi langsung pada pelanggaran hukum positif, tetap dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi etik hingga pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, harmonisasi antara legalitas dan moralitas menjadi prasyarat fundamental dalam penyelenggaraan jabatan notaris yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Author Biographies

Arlina Maulidya Putri, Universitas Negeri Semarang

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Miqdad Ahsan Hamdy, Universitas Negeri Semarang

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Zakya Ahmad Nurhisan, Universitas Negeri Semarang

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Zida Ilmaya Al Umami, Universitas Negeri Semarang

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

References

Aba, P., & María, L. (2020). "Defining Child Trafficking for Labor Exploitation, Forced Child Labor, and Child Labor." In The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. London UK: Palgrave Macmillan.

Arifin, R. (2020). Legal Development and Globalization: Some Contemporary Issues in Indonesia and Global Context. Journal of Law and Legal Reform, 1(3), i-iv. https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38544.

Cho, S. H., et al. (2019). Combating child labor: Incentives and information disclosure in global supply chains. Manufacturing & Service Operations Management 21(3), 692-711.

Djone, R. R., & Suryani, A. (2019). Child workers and inclusive education in Indonesia." International Education Journal: Comparative Perspectives 18(1), 48-65.

Djumiarti, T., Rostyaningsih, D., & Santosa, S. (2019). Social Impact Analysis of Poverty Reduction Program in Education Field at Poverty Reduction of Integrated Service Units (UPTPK) on Sragen Regency. Proceedings 3rd International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries (ICISPE 2018). Atlantis Press, 115-126.

Dumas, C. (2020). Productivity Shocks and Child Labor: The Role of Credit and Agricultural Labor Markets. Economic Development and Cultural Change 68(3), 763-812.

Endrawati, N. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri). Jurnal Dinamika Hukum 12(2), 270-283.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11(2), 250-358.

Glasmacher, M. B. (2020). Political Implications of Law in the Formation of Law No. 13 of 2003 concerning Workers Protection in Employment Agreement Specific Time (EAST/PWKT). Journal of Law and Legal Reform 1(3), 517-530.

Gultom, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Lawless, R. M., Robbennolt, J. K., & Ulen, T. (2010). Empirical Methods in Law. New York: Aspen Publishers.

Mahasin, Z. Z., Naziah, F., & Arifin, R. (2020). Wage Problems in Indonesia in the Human Rights Perspective (Case of Inappropriate Wages for Pot Workers in Tangerang). The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2(1), 1-14. https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37326.

McConville, M. (ed). (2017). Research Methods for Law. Edinburgh UK: Edinburgh University Press.

Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noviasari, S., & Hidayat, Z. (2017). Implementasi Program Pelatihan Keterampilan untuk Pekerja Anak di Kota Semarang (Studi Tentang Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 560.05/0289). Journal of Public Policy and Management Review 6(4), 204-215.

Pitoyo, A. J., & Rofi, A. (2019). Determinan Pekerja Anak Indonesia (Analisis Data Sakernas 2017). Dissertation. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Putri, K., Apriandi, M., & Ibrahim, Z. (2019). Kewajiban Pemerintah Indonesia Terkait dengan Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau dari Hukum Nasional dan Internasional. Dissertation. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Putri, S. A. (2017). Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum 2(2), 360-375.

Rahmadi, A. N. (2019). Implementasi PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo 2013. Publico: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial 1(1), 29-29.

Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Arifin, R. (2020). Optimization of Legal Education for Drugs Abuse Prevention in Tegalrejo District Yogyakarta. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 1(2), 193-204. https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.33808.

Republic of Indonesia. (1945). The Constitution of Republic of Indonesia [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945].

Republic of Indonesia. (2000). Law Number 1 of 2000 concerning Ratification of ILO Convention Number 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for The Worst Forms of Child Labour [Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak].

Republic of Indonesia. (2002). Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak].

Republic of Indonesia. (2003). Law Number 13 of 2003 concerninng Manpower [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan].

Republic of Indonesia. (2003). Law Number 20 of 2003 concerning National Education System [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional].

Republic of Indonesia. (2002). Presidential Decree No. 59/2002 concerning the National Action Plan for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak].

Risqiana, E. (2019). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo). Dissertation. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Rizkianto, R., Muflikhati, I., & Hernawati, N. (2013). Nilai Ekonomi Anak, Motivasi, dan Self-Esteem Pekerja Anak. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen 6(3), 172-179.

Sulistiyono, T., R., Sumardiana, B., & Ramada, D. P. (2019). Legal Protection to Child Labour: The Effectiveness of National Criminal Law and International Law Instrument (A Case Study of Indonesia and China). International Journal of Business, Economics and Law, 18(4), 45-52.

?i?li, Z., & Limoncelli, S. A. (2019). Child brides or child labor in a worst form?. Journal of Labor and Society 22(2), 313-324.

Subekti, R. P. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7(1), 24-36.

Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.

Thomas, C. (2019). "Freedom from child labour: a fundamental right." In Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law. Camberley UK: Edward Elgar Publishing.

van Daalen, E., & Hanson, K. (2019). The ILO's shifts in child labour policy: regulation and abolition. International Development Policy Revue Internationale de Politique de Développement 11(11), 133-150.

Yuningsih, Y., Sumardani, S., & Hani, U. (2018). Social Protections in Health and Education through the Hope Family Program: A Case Study in Wanayasa Village, Wanayasa Sub-District, Purwakarta Regency. Asian Journal for Poverty Studies (AJPS) 4(1), 75-94.

Published

2026-06-04

Issue

Section

Articles