PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU ATAS TINDAKAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA SISWA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
DOI:
https://doi.org/10.61722/jmia.v3i5.12559Keywords:
Legal Protection of Teachers, Disciplinary Sanctions, Teacher Criminalization, Child ProtectionAbstract
This study analyzes the legal protection afforded to the teaching profession in imposing disciplinary sanctions on students who violate school rules under Indonesian positive law. The issue arises from the tension between teachers' pedagogical authority to guide and discipline students and the state's obligation to protect children from violence. This normative legal research employs statutory, conceptual, case, comparative, and philosophical approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, relevant implementing regulations, and Supreme Court Decision Number 1554 K/Pid/2013. The findings show that teachers are normatively entitled to legal protection in carrying out their professional duties, including educational guidance and discipline. Such authority, however, is not absolute. Sanctions must serve an educational purpose, be proportionate to the violation, respect students' dignity, and avoid physical or psychological suffering. Educational disciplinary measures cannot automatically be equated with violence. Conversely, physical abuse, humiliation, intimidation, threats, or degrading treatment may exceed professional authority and trigger legal consequences. Regulatory harmonization, clearer disciplinary guidelines, and effective preventive and repressive protection are therefore necessary to balance teachers' professional interests with children's rights
References
Abu Huraerah. 2006. Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa.
Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
Efendi, E., & Hakim, M. A. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Kepada Siswanya.” Jurnal Ilmu Hukum.
Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Hamzah, Andi. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Hardiyani. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang Melakukan Tindakan Disiplin Terhadap Murid.” LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2.
Heru Iswanto & Rico Septian Noor. 2025. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.” Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Vol. 6 No. 2.
Mulyasa, E. 2013. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Radbruch, Gustav. 1950. Legal Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
Ratri Novita Erdianti & Nurzakiah. 2024. “Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Hukum bagi Guru Terkait Dugaan Kriminalisasi dalam Penegakan Disiplin Siswa.” Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 5 No. 1.
Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sudarto. 2013. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
Utrecht. 1989. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1554 K/Pid/2013.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










