Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat akibat Kabut Asap Karhutla di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Abstract

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang kali memukul masyarakat Provinsi Riau dan menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam posisi rentan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab tiga persoalan: pengaturan perlindungan hukum atas hak tersebut, bentuk tanggung jawab pemerintah serta pihak penyebab karhutla, dan upaya hukum yang tersedia bagi masyarakat. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka normatifnya cukup lengkap: hak masyarakat diakui secara konstitusional, pembakaran lahan dilarang, dan tersedia sanksi administratif, perdata, serta pidana. Kelemahannya terletak pada perubahan Pasal 88 melalui regulasi cipta kerja yang menghapus frasa pembuktian tanpa kesalahan (yang kini sebagian dijawab oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023), pada kewajiban pemerintah yang terbentur kenyataan putusan pengadilan tidak dijalankan atau dibatalkan melalui peninjauan kembali, dan pada pilihan mekanisme gugatan yang tidak selalu mengarah pada pemulihan korban. Artikel ini menegaskan bahwa Pasal 88, sebagaimana dipedomani Perma tersebut, tetap dapat melindungi korban, memetakan jalur gugatan menurut tujuan pemulihan, dan mengusulkan penguatan pelaksanaan putusan.