Sistem Pembuktian terhadap Praktik Penimbunan Barang Impor Ilegal oleh Pelaku Usaha

Authors

  • Yuni Priskila Ginting Universitas Pelita Harapan
  • Axel Imanuel Tania Universitas Pelita Harapan
  • Cherish Young Universitas Pelita Harapan
  • Felicia Evelyn Universitas Pelita Harapan
  • Jennifer Almelia Lim Universitas Pelita Harapan
  • Kenzie Betha Addison Universitas Pelita Harapan
  • Suhan Chae Universitas Pelita Harapan
  • Thalia Jamiana Kuang Universitas Pelita Harapan

DOI:

https://doi.org/10.61722/jmia.v1i5.2714

Abstract

With increasingly tight market competition, illegal imported goods that should have been destroyed because they failed security checks are hoarded by business actors to seek more profit rather than following the laws and regulations that have been set, thus becoming an unlawful act. There are also illegal imported goods that do not even receive checks, but rather go through a smuggling process across state borders. Because of the smuggling process, these foreign goods cannot be traced by the state, so they do not have official distribution permits in trade, and therefore risk causing financial losses to the state because they do not pay any taxes at all. This incident occurs because the public has minimal legal knowledge and does not even care at all about the main reason for seeking maximum profit. Incidents like this often occur due to minimal supervision from the authorities, as well as a lack of evidence to ensure that the business actor can be said to have committed an unlawful act; the legal process is halted.

References

Ali Purwito. Reformasi Kepabeanan: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan/ Ali Purwito. 2007.

Bormasa, A., Pasalbessy, J., & Ubwarin, E. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara. PATTIMURA Legal Journal, 1(1), 30-43.

https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/5902/4196.

Dhera, A. A., Hari, R. S., Rahma, A. S., & Nazwa, S. S. (2023). Analisis Penyeludupan Barang Tanpa Pengecekan Bea Cukai Pada Bisnis Internasional : Studi Kasus Impor Handphone Ilegal. https://prosiding.semnaskum.nusaputra.ac.id/index.php/prosiding/article/view/19

Fitri. W., & Mohd. R. N. A. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal. Jurnal Yudisial 14(3). 80-87. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/477/pdf.

Ghassani, N. F., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan. Notarius, 14(2), 916-929. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43783

Karunia. F. R. (2022). Analisis Pemicu Terjadinya Aktivitas Impor Dan Ekspor Ilegal Yang Berdampak Pada Stabilitas Keuangan Negara. Jurnal Hukum Dan Perundang-undangan, 2(2), 40-48, https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/download/6219/1944.

Natanael. I. K., & Wempie. J. K.. & Roy. R. L. (2021). Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Crimen, 10(2) Hal 135. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/33104/31302/69490

Nikita, L., & Selviani, S., & Liju, Z. V. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN. Jurnal Fakultas Hukum: UNSRAT, 11(5), 89-92, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42728/37669

Payung, F. T., & Ivonne. S., & Grace. H. T. (2024). Analisis hukum terhadap regulasi barang impor pakaian tidak baru yang ilegal. Lex Privatum, 14(1) 55. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57258.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/Pmk.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 Tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Putri, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(2), 63-68.

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/1204/960

Triyana, I. G. A., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi pidana terhadap penimbunan masker medis dan hand sanitizer pada masa pandemi Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), 291-296. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/3429/2448.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Yohanes, I. U., & Devy. K. G. Sondakh., & Thor, B. S. (2024). Penegakan Hukum Bagi Penyeludupan Barang Di Wilayah Perbatasan. Jurnal Fakultas Hukum: UNSRAT, 12(4), 204. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/55714/46475/135937

Downloads

Published

2024-10-29

Issue

Section

Articles