Kerahasiaan Bank vs Hak Atas Informasi: Mengurai Konflik Kepentingan dalam Perlindungan Data Pribadi
DOI:
https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3180Keywords:
Bank confidentiality, Protection of personal data, Legal complianceAbstract
Bank confidentiality and the right to information are two principles that often have the potential to conflict, especially in the context of personal data protection. Bank have an obligation to maintain the confidentiality of customer data in accordance with the principles of bank secrecy regulated in the banking law, but on the other hand, they are also required to provide information to the authorities based on certain statutory regulations, such as tax law, anti money laundering and eradication. Terrorism. This conflict creates challenges in ensuring the protection of customers personal data without violating the public's right to information. In the context of Indonesian law, regulations regarding through harmonization of regulations which prioritize the principles of proportionality and public interest. This research outlines the efforts that banks can make to maintain a balance between these two obligations, including the implementation of data security technology, internal supervision, and compliance with the relevant legal framework. This strategy is expected while fulfilling banking legal obligations.
References
Artikel Jurnal
Aji, M. P. (2023). “Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective. Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 13, 222-38.
Don Rade, S. D. (2021). “Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk)”. Jurnal Sosial Dan Sains, 1 (8):892-909.”.
Hendri, H. S. (2023). Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 848-854.
Merta, M. &. (2021). Pertanggungjawaban Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Milik Nasabah Yang Dilakukan Pegawai Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 842-844.
Satrya, I. Z. (2024). Serangan Siber dalam Perkembangan Perbankan Digital di Indonesia. Journal-article. Syntax Literate. , 9-9.
Silalahi, P. H. (2023). “Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional. Wajah Hukum 7, 614. .
Simbolon, N. R. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH BANK DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI. Jurnal Darma Agung, 31(6), 49-62.
Suari, K. R. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum 6, no. 1 , 132-142.”.
Vebrianty, A. (2021). "PERLINDUNGAN HUKUM PEMBUKAAN REKENING SECARA ONLINE DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL PADA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,, 67-69.
Undang – Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”
Elektronik. (n.d.). UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.
Pemerintah, P. (n.d.). No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Disertasi/Tesis/Paper Kerja
Haprabu, P. S. (2023). PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KERUGIAN NASABAH BANK DALAM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (BRIZZI) . Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN)., 65-69.
Vebrianty, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM PEMBUKAAN REKENING SECARA ONLINE DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL PADA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk." . Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,, 57-60.
Buku Teks
CRP, H. S. (2021). Manajemen perbankan. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Indonesia., B. (2021). The state of cybersecurity in Indonesia. . Digital Indonesia. De Gruyter.
Jan, T. S. (2022). Kerahasiaan Bank dan Perpajakan. Penerbit Alumni.
Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan
Bank. (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan.
BSSN. (2022). Laporan Kebocoran Data di Indonesia. Jakarta: BSSN.
OJK. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Sistem Informasi Bank. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
