Kebebasan dan Perlindungan HAM: Studi Kasus Pembelot Korea Utara di Asia Timur
DOI:
https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5185Keywords:
HAM, Kebijakan, Korea Utara Masyarakat, PelanggaranAbstract
Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab serta kewajiban negara terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia.Penelitian ini mengangkat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Dalam pandangan hubungan internasional HAM menjadi masalah yang serius, oleh karena itu upaya dari berbagai pihak terutama aktor-aktor negara untuk dapat mengambil peranan dalam melindungi setiap HAM. Seiring dengan banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM yang dihadapi oleh masyarakat dunia, terutama di Korea Utara. Masalah ini menjadikan masyarakat Korea Utara berusaha untuk keluar dari negaranya sendiri dan untuk mencari kebebasan yang diinginkan selama ini. Kasus pelanggaran HAM ini mendapat berbagai respon dari beberapa negara lain hingga organisasi internasional. Berbagai kebijakan dan upaya dilakukan negara lain untuk mengurangi jumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Tetapi hal tersebut kurang mendapat perhatian dari Korea Utara, karena sudut pandang Korea Utara menganggap tidak semua masukan tersebut dapat diterapkan ke dalam masyarakat mereka. Kasus ini mencerminkan bahwa pilihan yang paling realistis dalam hal ini adalah tidak mengabaikan peranan sebuah negara, melainkan bagaimana membuat negara tersebut berfungsi sedemikian rupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder, untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber informasi lainnya yang tersedia diberbagai media internet seperti jurnal, artikel, dan sumber lainnya.
References
Afifah, N. (2020). The Nightmare of North Korean Refugees: Sebuah Analisis Pendekatan English School dalam Hubungan Internasional. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/342513896_The_Nightmare_of_North_Korean_Refugees_Sebuah_Analisis_Pendekatan_English_School_dalam_Hubungan_Internasional, (June).
Danu Himawan, Saherimiko, & Dewi Suratiningsih. (2023). Keberhasilan Kebijakan Pemerintah Korea Selatan Dalam Integrasi Migran Korea Utara di Korea Selatan tahun 2020-2021. Jurnal Transborders, 6(2), 1–16.
Konteks, D., Internasional, H., Indonesia, D. A. N., Hak, K. K., Manusia, A., Ham, P., & Pendahuluan, I. (1996). PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN INDONESIA Simela Victor Muhamad *). (November 1989), 619–649.
Lam’anah, N., & Alfian, M. F. (2023). Analisis Ketidakefektifan Deklarasi Panmunjom Sebagai Upaya Reunifikasi Semenanjung Korea. Journal of International Relations, 9(2), 127–139. Retrieved from http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihttp://www.fisip.undip.ac.id
Pada, S., Dewan, R., & Pbb, H. A. M. (2022). ANALISIS PENARIKAN DUKUNGAN KOREA TERKAIT SITUASI HAM DI KOREA UTARA TAHUN.
Saepudin, A. (2018). Peran United Nation Human Rights Council Dalam Mengatasi Isu Pelanggaran Ham Di Korea Utara Periode 2012-2014. Repository.Uinjkt.Ac.Id.
Siregar, E. S., Harahap, S. A., Anugrah, Bi. A., Dalimunte, G. R., & Hasibuan, A. F. (2024). Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 4925–4939.
Soetjipto, A. W. (2024). HAK ASASI MANUSIA , GENDER DAN POLITIK GLOBAL : SEBUAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA , GENDER DAN POLITIK GLOBAL : SEBUAH PERSPEKTIF.
Tanuwijaya, P., Trianata, D., & Hasiholan, Y. (2023). Analisis Pelanggaran HAM yang Terjadi di Korea Utara. 1(2), 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.