DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DONGGALA

Abstract

Kollaboratif Government menjadi tema kunci dalam proses bantuan bencana yang terjadi di Donggala pada 28 September 2018, konsep dinamis kollaboratif Government yang diusulkan oleh Emerson, Nabach, dan Balogh, yang terdiri dari prinsip-prinsip umum, motif bersama,  dan memobilisasi kapasitas untuk bertindak bersama, merupakan hal yang penting ketika mempertimbangkan proses tanggap darurat Gempa dan Tsunami, investigasi menyeluruh dengan prosedur ketat berhasil menelusuri dinamika kolaboratif government dalam tanggap darurat bencana pascagempa dan tsunami di kabupaten Donggala, serta kolaborasi lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan gempa dan tsunami, hasil penelitian memperlihatkan bahwa, pada penggerakan prinsip Bersama menunjukkan aspek kemanusiaan menjadi penentu keterlibatan segenap komponen dalam penanganan bencana, atas dasar kemanusiaan itu juga mereka bergerak tidak menunggu lama setelah bencana terjadi secara bersamaan BPBD Donggala sebagai pemegang tanggungjawab dalam menanggulangi bencana membuka ruang kerjasama yang kuat dalam penanganan bencana, Motivasi Bersama, kolaborasi yang kuat antar segenap pemangku kepentingan dijadikan sebagai penyangga untuk memastikan semua masalah terselesaikan dengan baik, karena begitu banyaknya urusan mendesak yang harus diselesaikan ditambah lagi dengan luasnya cakupan wilayah terdampak menjadi alasan pentingnya kolaborasi yang kuat dihadirkan dalam penanganan bencana, satu hal yang mengembirakan pasalnya begitu banyak komponen yang tergerak untuk ikut serta dalam penangan bencana atas dasar nilai kemanusiaan menjadikan bencana menjadi urusan bersama, kolaborasi terbangun melalui hubungan interpersonal individu maupun kelompok. Kapasitas melakukan tindakan bersama, aspek financial yang dimiliki segenap pemangku kepentingan mendorong terbentuknya kolaborasi yang kuat dalam menangani tanggap darurat gempa bumi dan tsunami di Donggala, hubungan interpersonal antar individu atau kelompok dalam menggali pengetahuan menjadikan proses pendistribusian bantuan yang sifatnya cepat dan tepat sampai kepada para penerima manfaat,  Temuan pada collaborative governance jelas, tapi ada satu hal yang penting, yang menjadi sorotan adalah kurangnya ketersediaan, dokumen Perencanaan Darurat Gempa Bumi dan Tsunami, meskipun seharusnya disampaikan sebagai rencana kerja sama awal sebelum bencana terjadi, namun kondisi yang ada tetap mampu menghasilkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam tanggap darurat pasca bencana.