Hukum Perkawinan Adat pada Masyarakat Lampung Pesisir: Kajian Nilai, Prosedur, dan Implikasinya dalam Hukum Nasional

Abstract

Hukum perkawinan adat pada masyarakat Lampung Pesisir merupakan salah satu wujud eksistensi hukum adat yang masih hidup dan berperan aktif dalam membentuk tatanan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam perkawinan adat Lampung Pesisir, prosedur pelaksanaannya, serta relevansinya dengan hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis pustaka dari berbagai sumber akademik, terutama karya Drs. Zainudin Hasan, S.H., M.H., dan beberapa literatur hukum adat Indonesia lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat Lampung Pesisir dibangun atas prinsip keseimbangan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial keluarga. Setiap tahapan prosesi, mulai dari nunang, belanai, bumbang aji, hingga sesan, memiliki makna hukum yang mengikat secara sosial dan moral. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, hukum adat Lampung tetap menunjukkan daya adaptif dengan hukum nasional melalui harmonisasi nilai dan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, hukum perkawinan adat Lampung Pesisir berfungsi bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber nilai yang memperkaya pembangunan hukum nasional yang berakar pada budaya bangsa.