PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI MELALUI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DOI:
https://doi.org/10.61722/jmia.v3i2.9551Keywords:
Insurance, Policyholders, OJK Supervision, Legal ProtectionAbstract
Insurance is an agreement between an insurance company and a policyholder intended to provide protection against a specific risk of loss. However, in practice, customers or policyholders often face various problems, such as claim rejections, late payment of claims, and unclear and non-transparent regulations, which can potentially harm the insured. These conditions indicate an imbalance in the legal standing between insurance companies and policyholders, necessitating effective legal protection. This article discusses legal protection for policyholders through the Financial Services Authority (OJK). The Financial Services Authority (OJK), as a financial sector supervisory agency, strongly demands effective oversight to ensure legal protection for insurance holders. As a financial sector supervisory agency, the OJK plays a crucial role in ensuring that insurance companies conduct their business activities in accordance with statutory provisions. This article aims to analyze the OJK's role in providing oversight of legal protection for insurance policyholders and examine the obstacles it faces in supervising insurance companies. This research method utilizes both normative legal research methods (normative juridical) and conceptual approaches. Data obtained through a literature review of laws and regulations, legal literature, and official documents related to the insurance sector. The results of the review indicate that the Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in providing legal protection for policyholders through regulation, oversight, and law enforcement of insurance companies. However, the implementation of this supervision still faces numerous obstacles, such as the complexity of insurance products, limited preventive measures, and low public understanding of their rights and obligations as policyholders. Therefore, strengthening the OJK's supervisory function is essential to improve insurance literacy and achieve optimal legal protection for policyholders.
References
Ansyari, A. (2024). Efektivitasperaturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pemegang. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran.
Bayani, K. N. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Polis Asuransi. Diponegoro Law Journal.
Chumaida, Z. V. (2013). resiko dalam perjanjian asuransi jiwa. universitas airlangga.
Fajrina, R. N. (2021). Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Asuransi Jiwa Berbasis Investasi (Unit Link). Jurnal Hukum Unes, 1-22.
Fauzana Ba'tita Rahma Safira, d. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DALAM SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA. Jurnsl Hukum Dan Kewarganegaraan.
Febriyanti, E. W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikanke Otoritas Jasa Keuangan. Action Research Literate 8.5, 1-13.
Gusdarnelis Dwi, d. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya. Unes Journal Suara Justitia, 1332-1331.
Hasanah, I. d. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 278-288.
Hasudungan, O. A. (2025). OJK: DAMPAK REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAPINDUSTRI ASURANSI DI INDONESIA. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 2-7.
Idris, M. (2025). PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP TERJADINYA KREDIT MACET PADA PENYALURAN KREDIT PERBANKAN BAGI UMKM DI INDONESIA= The Prudential Priciple As A Preventive Measure Against Non-Performing Loan In Banking Lending For MSMEs. Diss Universitas Hasanuddin.
Malie, A. M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Asuransi Pasca Terbentuknya Lembaga Penjamin Polis (LPP). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 11.2, 258-267.
Marshala, d. (2024). Upaya Hukum dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Universitas wilayah Medan.
Ng Paulus Jimmytheja, d. (2020). EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI. Jurnal Constituendum, Vol 5, No.2, 198-200.
Nistia, S. T. (2023). ASURANSI DAN LITERASI KEUANGAN. tahta media.
Njatrijani, R. P. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas terhadap fenomena gagal bayar polis asuransi di Indonesia. Jurnal pembangunan hukum INdonesia, 149-168.
Nurainiyah Nilam, d. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Uhes law review.
Nurainiyah, N. I. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Unes Law Review, 169-183.
Oscar, G. P. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa yang berkepastian hukum. Journal Perlindungan Hukum dan Sains, 918-936.
Putra, M. I. (2013). Putra, M. Irwansyah, Bismar Nasution, and Ramli Siregar. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank." . Transparency Journal of Economic Law 2.1 , 14659.
Rahmadani, E. (2025). Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi Jiwa serta Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jurnal Hukum Lex Generalis .
Rinaldi, R. R. (2024). "Kewenangan ojk dalam pengawasan pinjaman online berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan." . Journal of Constitutional Law 4.3 , 402-421.
Sari Merina Puspita, d. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi. Fundamental Justice.
Siregar, B. J. (2016). Penetapan Tarif Asuransi Oleh OJK Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. . UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
Suhadi, E. (2023). AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI. STIH PAINAN, 5-6.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
