KEWAJIBAN PAJAK PENDAPATAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH INDIVIDU YANG MELAKUKAN PEJALANAN KE LUAR NEGERI
DOI:
https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1789Abstract
This discussion is related to Foreign Fiscal policy, which is defined by the tax law that regulates indigenous communities undertaking foreign visits. Initially, the law was more administrative in nature, but over time, it became a source of state revenue. Levies paid by taxpayers while abroad are levies that must be paid during the moving season and can be deducted from income tax at the end of the season. However, according to state inspections, social, cultural, guidance, religion, and universal leadership, except for taxpayers who travel abroad and pay PPh Section 25, for various reasons they may not pay PPh Section 25 while living abroad. country.
References
Abdul Qodir, M. (2015). Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers. "Pasal 26 ayat (5) UU PPh mengenai wajib pajak yang melakukan perjalanan keluar dan masuk Indonesia dalam satu tahun pajak."
Abdul Rachman. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pajak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Arifianto, A. (2013). Pengantar Hukum Pajak. Malang: UMM Press.
Chairuddin. (2009). Pengantar Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
Departemen Keuangan. (2019). Buku Saku Perpajakan 2019. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Ditjen Pajak.(2019). Panduan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 tentang Pajak Penghasilan yang Harus Dibayar oleh Wajib Pajak yang Melakukan Perjalanan Keluar dan Masuk Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Gunadi. (2010). Pengantar dan Dasar Hukum Pajak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Harahap, Mofik. (2013). Hukum Acara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Herianto, A. (2017). Pengantar Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
Isnurhadi, M. (2019). "Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang Bekerja di Luar Negeri." Jurnal Akuntansi dan Perpajakan. 12(2): 123-130.
Isnurhadi, M. dan Isnurhadi, F. (2013). Pokok-Pokok Hukum Pajak. Bandung: Pustaka Setia.
Kemenkeu. (2008). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 53/PJ/2008. Diakses 10 Mei 2024
Mangoting, EY. (2018). Kewajiban Memenuhi dan Membayar Pajak bagi WNI yang Bekerja di Luar Negeri. Jakarta: Bukune."WNI yang bekerja di luar negeri wajib menyampaikan SPT Tahunan minimal 6 bulan setelah tahun pajak berakhir."
Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru. ( Yogyakarta : Penerbit ANDI).
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Mawarni, C. (2012). Mengemas Silsilah Pajak. Jakarta: Rajawali Pers
Media Komunitas Perpajakan Indonesia. (1998). Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE/02/PJ.41/1998. Diakses 10 Mei 2024
Mitje, Meghasari Seftiani. (2015). Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP). Jurnal EMBA, 4 (1).
Murdiyanto, A. (2018). "Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran Pajak bagi Warga Negara Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri." Jurnal Akuntansi dan Bisnis. 1(2): 71-78.
Sahara, S. (2014). Hukum Pajak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Shopiana, Dina Eka. (2012). Article 25 Income Tax Aspects Of Taxpayer Under Certain Employers Law 36 Of 2008. Junal Entrepeneur, 3 (1).
Sugiarto. (2014). Hukum Pajak dan Perpajakan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Suparman. (2014). Hukum dan Prinsip-Prinsip Perpajakan. Bandung: Pustaka Setia.
Tansuri, Billy Ivan. (2009). Fiskal Luar Negeri dan Penerapannya Di Indonesia. Journal Of Business And Economics, 8 (2).
Tarigan, R. (2016). Pajak Penghasilan. Bandung: Alumni.
Wijayanto, Andi. (2009). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 1/PJ/2009. Diakses 10 Mei 2024
Zainuddin. (2017). Hukum Pajak di Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
