Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang dalam Perspektif Good Governance
DOI:
https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.10730Keywords:
akuntabilitas, good governance, pengelolaan keuangan daerah, transparansi, value for moneyAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang dalam perspektif good governance. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian kinerja fiskal, transparansi pengelolaan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), audit sektor publik, kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip value for money. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, peraturan daerah, dokumen kinerja pemerintah daerah, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang berada pada kategori yang relatif baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas tahun berturut-turut, tingginya realisasi pendapatan daerah, serta adanya penerapan transparansi, pengendalian internal, dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan transparansi, SPIP, kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip value for money perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
References
Andni, R., & Hidayah, N. F. (2023). Penerapan prinsip pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good financial government of village. Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 2(2), 93–98. https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1788
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/333840
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026). Pemko Padang kembali raih opini WTP dari BPK RI untuk LKPD 2025. BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. https://sumbar.antaranews.com/berita/764153/pemkot-padang-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri-untuk-lkpd-2025
Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(3), 255–263. https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/60
InfoPublik. (2024). APBD Kota Padang 2025 disepakati Rp2,86 triliun, siap dukung program prioritas. https://infopublik.id/kategori/nusantara/893134/apbd-kota-padang-2025-disepakati-rp2-86-triliun
Kardina, M., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Magister Administrasi Publik. (2024). Penilaian penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 11(2), 615–620. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7231
Lathifah, H., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis akuntabilitas birokrasi publik dalam sistem keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 11(2), 585–592. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7224
Leunupun, E. G., & Killay, T. (2026). Good governance dan efektivitas pengelolaan dana desa: Analisis pada Pemerintah Desa Moain di Kabupaten Maluku Barat Daya. Jurnal Akuntansi Kompetif. http://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/2854
Lumban Gaol, L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 4(1), 126–140. https://doi.org/10.31933/mwca7592
Mandasari, Y. E., Darojat, T. A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 7(5), 35–43. https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11237
Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 1–7. http://jurnaldialektika.com
Masithoh, N. (2024). Manajemen keuangan dana desa dalam perspektif good governance. Jurnal Kolaboratif Sains. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7936
Nabila, P., & Maulina, I. (2025). Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. JAMANTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung, 5(1). https://doi.org/10.36563/jamanta.v5i1.1517
Padangkita. (2026). Pemko Padang sampaikan pertanggungjawaban APBD 2025, pendapatan daerah capai 99,15 persen. https://padangkita.com/wali-kota-padang-sampaikan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2025-pendapatan-capai-9915-persen
Prayogo, Y., Fikri, A. S., Nandini, K. P., Syariah, E., Thaha, S., & Jambi, S. (2023). Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika), 3(2), 44–58. http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamikapage44
Putri, A. E., & Diana, N. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepuasan masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Padang. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 14960–14972. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14960
Putri, D. A., Rahmah, M., Khairini, P. A., Haryanti, R., Putri, S. P., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam penguatan akuntabilitas keuangan daerah: Analisis efektivitas audit dan tindak lanjut rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 2(1), 438–443.
Ruwito, E. N., & Praningtyas, E. R. V. (2024). Accountability document as a symbol of the effectiveness of local government financial management. Proceeding of the International Seminar on Business, Economics, Social Science, and Technology, 4(1). https://doi.org/10.33830/isbest.v4i1.3243
Safira, W. R. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (Skripsi Sarjana). Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
Sari, M., & Fitri, Y. (2023). Pengaruh penerapan konsep value for money dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(3), 841–855. https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.779
Sari, R. P., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2023). Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan good governance (Studi kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan). Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi, 1(2), 183–192. https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.852
Saskia, A., Setiawan, A. B., & Anwar, S. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur terhadap good governance pada dana kelurahan di tingkat kecamatan. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 5(1), 117–130. https://doi.org/10.31933/sj5gap68
Sepria Utami, A., Ajiman, G. S., Turnip, C., & Hanoselina, Y. (2025). Pemanfaatan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jurnal Intelek Insan Cendekia, 2(12). https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Safira, W. R. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
Suliadi, D., & Mas'ud, M. (2024). Pengaruh sistem akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Gendhera Buana Jurnal, 2(1), 1–14. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj/article/view/4251
Sungkar, A. A. (2023). Good governance dalam pengelolaan anggaran daerah. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 3(3), 200–205. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/300
Supriyono, S., Sari, I. N., Kusuma, D. W., Diah, & Puji. (2023). Metode penelitian kualitatif. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10496.30724
Talantan, H., Baharuddin, B., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran auditor dalam transparansi keuangan daerah: Pemeriksaan SPJ fungsional pada SKPD Kabupaten Nabire. ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik, 1(2), 251–259. http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1079
Wakman, D. R., Zakaria, Z., Pasolo, F., Rasyid, A., & Rumasukun, R. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa Distrik Elelim Kabupaten Yalimo. Economics and Digital Business Review, 6(2), 1287–1301. https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2721
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
