Integrasi Pendidikan Hukum dan Praktik Peradilan dalam Mewujudkan Good Judicial Governance di Pengadilan Negeri Manado

Authors

  • Nova Laura Sasube Pengadilan Negeri Manado Kelas 1A
  • Johanis L. S. S. Polii Universitas Kristen Indonesia Tomohon
  • Arie M. Andes Universitas Kristen Indonesia Tomohon
  • Janesandre Palilingan Universitas Kristen Indonesia Tomohon
  • Rohyani Rigen Is Sumilat Universitas Kristen Indonesia Tomohon

DOI:

https://doi.org/10.61722/jssr.v4i4.11028

Keywords:

Pendidikan Hukum; Praktik Peradilan; Good Judicial Governance; Integrasi Kelembagaan; Pengadilan Negeri Manado.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Judicial Governance di Pengadilan Negeri Manado serta merumuskan model integrasi yang ideal untuk memperkuat tata kelola peradilan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan telah dilaksanakan melalui program magang, moot court, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kerja sama akademik lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas peradilan. Namun, pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara kelembagaan. Penelitian ini menawarkan Integrative Legal Education and Judicial Governance Model (IPH-GJG Model) sebagai model kolaboratif yang menghubungkan pendidikan hukum dan praktik peradilan dalam mewujudkan Good Judicial Governance yang berkelanjutan.

References

Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2026). American law: An introduction (4th ed.). New York, NY: Oxford University Press.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Blueprint pembaruan peradilan 2020–2035. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

B. Jurnal Internasional

Ridwan, R., Achmadi, A., Budiono, A., & Al-Fatih, S. (2022). Moral and justice as the philosophical basis of legal education: A criticism of the Indonesian Ministry of Education's Merdeka Belajar and Kampus Merdeka concepts. Wisdom, 4(3), 150–159. https://doi.org/10.24234/wisdom.v4i3.903

Mansur, M. G. D. (2024). Kyri: Maintaining the dignity of judges under the general principles of good governance (AUPB). International Journal of Research and Innovation in Social Science, 8(8), 2284–2295.

C. Jurnal Nasional Terakreditasi

Lathif, N., Garnasih, Y., Milono, Y. K., Siswajanthy, F., et al. (2022). Implementasi program kebijakan MBKM untuk menciptakan karakter mahasiswa fakultas hukum yang profesional. Pakuan Law Review, 8(1), 277–293. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4805

Mannagalli, A., Salman, R., Ristawati, R., & Christina Rachmawati, D. U. (2025). Judicial independence sebagai syarat good governance dalam demokrasi konstitusional. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(1), 1–15. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.5973

Syauket, A., & Wirogioto, A. J. (2024). Implementation of the principle of transparency good governance as an effort to prevent and overcome judicial corruption in judicial institutions. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 23(2), 8022–8030. https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.3755

Fauzani, M. A. (2023). The shift in the legal politics of regulating the general principles of good governance in Indonesian legislation. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 3(1), 1–24. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v31.28722

Habibi, M. M. (2023). Interpretasi dan implikasi MBKM terhadap pengembangan kurikulum program studi pendidikan agama Islam UII. el-Tarbawi, 15(2), 205–223.

Ingsih, K., Astuti, S., Riyanto, F., & Perdana, T. (2023). Model digital kurikulum untuk program MBKM menuju kesiapan kerja generasi Z menghadapi era industri 4.0. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 29(2), 180–196. https://doi.org/10.35315/jbe.v29i2.9113

D. Artikel dan Prosiding Akademik

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. (2023). Legal education in current development: Problems and challenges. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 5(2).

E. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). Buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Panduan implementasi Outcome-Based Education (OBE) pada pendidikan tinggi. Jakarta: Kemendikbudristek.

F. Dokumen dan Laporan Resmi

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Laporan statistik perkara nasional Tahun 2025. Jakarta: Badan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Manado Kelas IA. (2025). Laporan tahunan Pengadilan Negeri Manado Tahun 2025. Manado: Pengadilan Negeri Manado.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2024). Instrumen akreditasi program studi berbasis Outcome-Based Education. Jakarta: BAN-PT.

Downloads

Published

2026-06-15