Rekonstruksi Sistem Reintegrasi Sosial Berbasis Restorative Justice dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak Berhadapan dengan Hukum

Abstract

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Meskipun Indonesia telah menerapkan pendekatan restorative justice melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih ditemukan kasus pengulangan tindak pidana oleh anak setelah menjalani proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem reintegrasi sosial yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung pemulihan dan keberfungsian sosial anak secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sistem reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam hukum positif Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan reintegrasi sosial dalam mencegah pengulangan tindak pidana, serta merumuskan rekonstruksi sistem reintegrasi sosial berbasis restorative justice yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Lokasi penelitian dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Restorative Justice, Teori Reintegrasi Sosial, dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem reintegrasi sosial masih menghadapi kelemahan pada aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum, terutama terkait belum adanya standar reintegrasi sosial yang komprehensif, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap anak. Penelitian ini menawarkan Model Reintegrasi Sosial Restoratif Terintegrasi sebagai bentuk rekonstruksi sistem yang menekankan kolaborasi antara Balai Pemasyarakatan, keluarga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat guna mendukung pemulihan sosial anak serta mencegah pengulangan tindak pidana secara berkelanjutan.