SEJARAH PERKEMBANGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2663Keywords:
Corruption; Legal History; Development of Corruption Crime Regulations.Abstract
Corruption is a problem that until now cannot be resolved and has caused quite large losses to the state. Reality shows that the value of state losses is much greater than the money that has been returned to the state. Corruption can paralyze national development. In society, this corrupt practice can be found in various modus operandi and can be carried out by anyone, from various social and economic strata. Talking about corruption cannot be separated from the long history of the legal system for criminal acts of corruption in Indonesia. The focus of this article will look at developments in handling corruption based on data released by relevant bodies and looking at the history of legal system policies related to the rules of criminal acts of corruption in Indonesia through comparisons from several eras. This writing tries to reveal interesting things related to the history of corruption criminal policies in Indonesia.
References
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fiolofis dan Sosiologis), Jakarta: The World Bank, 2002, Ed. 2
Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2017, Ed. 2
Andi Hamzah, 2007, Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (edisi revisi), Jakarta, Raja Grafindo Persada
Badan Pusat Statistik, (Juli 2024), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
Ermansyah Djaya, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet.1
Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Indonesia Corruption Watch, (Mei 2024), Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memahami Untuk Membasmi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006
Maisondra, Semangat Aparatur Melawan Korupsi, Bandung: CV. R7 Mediaprinting, 2022
Maritiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju
P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-delik Khusus (Kejahatan yang Ditunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik), Bandung: Nuansa Aulia, 2019
Pasal 12 huruf I Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, 2012
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Eresco, 2006
Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Progesif, Jakarta: Thafa Media, 2016, vol.1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Ideas Community, 2017
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
