Politik Ekonomi Islam dalam Industri dan Perdagangan Syariah: Menghadirkan Keadilan melalui Pasar, Hisbah, dan Persaingan Usaha yang Sehat
DOI:
https://doi.org/10.61722/jaem.v3i4.13345Keywords:
politik ekonomi Islam; pasar Islam; hisbah; ihtikar; persaingan usaha; industri halalAbstract
Pasar bukan sekadar tempat barang berpindah tangan; ia adalah ruang perjumpaan manusia dengan segala harapan, kepentingan, dan kerentanannya. Artikel ini mengkaji bagaimana politik ekonomi Islam memandang ruang tersebut melalui tiga pilar utama, yaitu konsep pasar, lembaga hisbah, dan pengaturan persaingan usaha, serta bagaimana ketiganya bertemu dengan kebijakan politik industri syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah terbaru dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) pasar dalam ekonomi Islam dibangun di atas keadilan, kejujuran, dan maslahah; (2) hisbah merupakan instrumen pengawasan yang memadukan penindakan dengan pembinaan moral dan tetap relevan sebagai rujukan nilai bagi pengawasan pasar modern; (3) larangan ihtikar berkaitan erat dengan unsur kezaliman dan dapat memperkuat penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; serta (4) politik industri syariah di Indonesia telah maju secara kelembagaan melalui KNEKS, tetapi masih menghadapi tantangan kapasitas produksi dan risiko isomorfisme dengan sistem konvensional. Artikel ini menyarankan integrasi indikator maqasid al-syariah dalam evaluasi kebijakan industri.
References
Febriyanti, R., Wahab, A., Lutfi, M., & Ghalib, M. (2026). Dekontruksi dan Reformulasi Teori Permintaan dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). Fikih Persaingan Usaha.
Mu’arif, F. A., & Priyatmono, B. (2025). Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan MASLOW. 3, 3372–3377.
OJK. (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia.
Rabbani, S. S., Novitasari, D., & Listanti, R. (2025). Perkembangan Penelitian Halal dalam Industri Pangan dan Agroindustri : Sebuah Literature Review. 1, 128–140.
Ramadhan, A. H., & Faslah, M.Si, R. (2025). Analisis monopoli dan persaingan usaha : perspektif perundangan dan ajaran islam. 3, 1211–1217.
Republik Indonesia. (2014). Jaminan Produk Halal. 1.
Republik Indonesia. (2020). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 023557, 1–13.
Republik Indonesia. (2024a). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Republik Indonesia. (2024b). Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 223725.
Santoso, H. (2024). Perilaku Ekonomi , Monopoli , dan Korupsi : Kajian Sistem Hisbah dalam Perspektif Psikologi Ekonomi Islam. 7(1), 1–14.
Subhan, M. (2015). Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern. 1(1), 84–97.
Umam, A. K. (2026). The Concept of Al-Hisbah in Indonesia ’ s Modern Islamic Economy : Sharia Supervision in the Era of Blockchain and AI. 9(1), 262–273.
UUD. (1999). Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 1.
Wulandari, D., & Musthofa, I. (2024). Monopoli Perdagangan Pada Bisnis TikTok Shop yang Terjadi di Indonesia Perspektif Al-Taimiyah. 3(1), 1–10.
