KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP) DAN TATACARA PERPAJAKAN
DOI:
https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5343Keywords:
Ketentuan Umum Perpajakan, Pendekatan Kualitatif dan Normatif, Dan Pembayaran Pajak.Abstract
Artikel ini membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia, meliputi dasar hukum yang mengatur serta penerapannya dalam sistem perpajakan nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif dengan analisis dokumen peraturan-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi dasar utama pengaturan kewajiban, hak, dan tata cara perpajakan. Penerapannya meliputi kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan, pembayaran pajak, serta sanksi administrasi. Artikel ini juga membahas asas perpajakan yang menjadi landasan pemungutan pajak di Indonesia.
References
Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(4), 118-129.
Rowinanto, W., & Soetoto, E. O. H. (2023). Penerapan Hukum Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Jurnal Hukum Sasana, 9(2), 291-304.
Salsabila, K., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Yuridis dan Asas Ekonomis Perpajakan di Indonesia. Jurnal Positum, 6(2).
Echols.J.M. Hassan Shadily. “Kamus Inggris-Indonesia”. (Jakarta: Gramedia.1996) Gunadi. (2016). Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Jakarta:
Bee Media Indonesia.
Indonesia. U.-U N.28. Indonesia. (2003). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pemerintah Indonesia. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik I
ndonesia Tahun 1983 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3279.
Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603.
Pemerintah Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75.
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
